HARIANJAYAKARTA – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta tegas menolak wacana penarikan retribusi kantin sekolah di Jakarta. Pengenaan retribusi hanya akan menambah biaya operasional kantin, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke siswa dalam bentuk kenaikan harga makanan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengungkapkan retribusi akan memberatkan siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah. Menurutnya, hal tersebut juga berdampak pada akses siswa untuk mendapatkan makanan bergizi dan terjangkau.
“Kebijakan ini berpotensi mengurangi akses siswa terhadap makanan yang sehat dan terjangkau, yang bertentangan dengan tujuan mendukung pendidikan,” kata Wibi Andrino, di Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Wibi mengungkapkan, kantin sekolah berfungsi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang menyediakan kebutuhan pokok siswa dengan harga terjangkau. Menurutnya, memberikan beban retribusi pada kantin bisa menggeser fungsi ini menjadi terlalu berorientasi bisnis.
Baca Juga:
Warga Harap Program Jumat Berkah Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Terus Berkesinambungan
Terima Hasil Pilkada, NasDem Jakarta Siap Kawal Janji Kampanye Pram-Rano
“Sebagian besar kantin dikelola oleh individu atau keluarga kecil dengan pendapatan terbatas. Beban retribusi bisa membuat mereka kesulitan mempertahankan operasional,” jelasnya.
Wibi mengatakan, wacana kebijakan retribusi kantin bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah.
“Kebijakan ini juga akan berdampak pada gizi dan kesehatan siswa. Kita khawatir untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin memilih bahan yang lebih murah, yang dapat menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan,” paparnya.
Legislator NasDem ini menegaskan pemerintah seharusnya fokus pada kualitas Pendidikan. Wibi mengatakan, daripada memberlakukan retribusi, pemerintah seharusnya memprioritaskan peningkatan fasilitas sekolah, kualitas tenaga pendidik, dan program gizi siswa.
“Pemerintah seharusnya memberikan pendidikan yang benar-benar gratis. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya mengurangi beban biaya bagi siswa dan keluarganya,” tegas Wibi.
Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, retribusi bukan satu-satunya solusi. Menurutnya, kontribusi retribusi kantin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil dibanding sektor lain. Fokus pemerintah bisa diarahkan ke sumber pendapatan yang lebih signifikan tanpa mengorbankan siswa.
“Pemanfaatan aset sekolah bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak membebani kantin,” tandasnya.*** (Edi Prayitno)
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infokumkm.com dan Harianinvestor.com
Baca Juga:
CSA Index Desember 2024 Mengindikasikan Kinerja Positif IHSG, Mendorong Harapan Pertumbuhan Ekonomi
Neneng Hasanah Ancam Laporkan Ke Polisi Usai Namanya Dicatut Perekrutan PJLP
2 Wanita Pengedarkan Obat Penggugur Kandungan Ilegal Ditangkap Polisi, Gunakan Resep Palsu
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Aktuil.com dan Adilmakmur.co.id
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia/PSPI):085315557788, 087815557788, 08111157788
Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
