HARIANJAYAKARTA – Ratusan orang tua murid penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menggelar unjuk rasa di kantor UPT P4OP Jatinegara, Jakarta pada Senin (9/12/2024).
Mereka memprotes pemutusan sepihk ribuan penerima KJP dan KJMU oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta. Aksi tersebut mendapat tanggapan serius dari Anggota Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi NasDem, Raden Gusti Arief.
Menurut Gusti, pendataan yang buruk menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Legislator yang juga Anggota Komisi E DPRD Jakarta, yang membidangi pendidikan, menyatakan akan segera mengambil langkah dengan mengadakan pertemuan bersama Dinas Pendidikan untuk menyelidiki persoalan ini.
“Kami di Komisi E akan memanggil dinas terkait untuk mendengarkan apa yang menjadi masalah dan mencari solusi agar hal serupa tidak terjadi lagi,” kata Gusti Arief di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Baca Juga:
Ke-Enakan 3 Periode Jadi Ketua Karang Taruna Jaktim Sampai Lupa Regenerasi
Tokoh Pemuda : Tahapan TKD ke-IX Karang Taruna DKJ Preseden Buruk Organisasi
Koridor 1 Rute Blok M – Kota Batal Dihapus, NasDem Harap Transjakarta Tingkatkan Layanan
Ia menyoroti pentingnya sistem pendataan yang lebih terintegrasi dan tim survei lapangan yang kompeten untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.
“Saya melihat masalah utamanya adalah pendataan yang belum terkoneksi dengan baik atau kurangnya tim survei yang akurat di lapangan. Ini harus menjadi catatan penting. Kita perlu investigasi atau audit bersama untuk mengetahui apa indikator yang digunakan tim survei dan memastikan data yang ada mencerminkan kondisi di lapangan,” jelas Gusti.
Gusti juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap fakta bahwa sejumlah warga yang seharusnya berhak menerima bantuan, termasuk mereka yang hidup dalam kondisi sulit dan tidak memiliki aset signifikan seperti NJOP di atas satu miliar, justru dicabut haknya.
“Dalam fakta di lapangan, ada keluarga yang secara nyata membutuhkan bantuan ini, tetapi hak mereka hilang tanpa alasan yang jelas. Ini yang harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Baca Juga:
Ketua Karang Taruna Jakarta Timur Dinilai Illegal Ikuti TKD DKI ke-IX
Caretaker Karang Taruna DKI Selenggarakan TKD Dinilai Cacat Legalitas
Lebih lanjut, Gusti berharap pertemuan dengan Dinas Pendidikan nanti akan membawa dampak positif, terutama bagi masyarakat yang berhak menerima KJP dan KJMU.
“Saya berharap masyarakat yang pantas dan berhak menerima bantuan ini dapat mendapatkan kembali haknya. Pendidikan sangat penting untuk masa depan Jakarta, dan bantuan seperti KJP dan KJMU adalah wujud komitmen kita untuk memastikan akses pendidikan bagi semua,” pungkasnya.*** (Edi Prayitno)
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infokumkm.com dan Harianinvestor.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Aktuil.com dan Adilmakmur.co.id
Baca Juga:
Jupiter Salurkan Nasi Box Jumat Berkah di Tiga Lokasi
Anggarkan 107 Milyar Bangun 6 JPO, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ingatkan Dinas Bina Marga
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia/PSPI):085315557788, 087815557788, 08111157788.
Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
