HARIANJAYAKARTA.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan berbagai kegiatan dalam merayakan Bulan Keselamatan, Kesehatan, Kerja (K3) pada setiap tahun.
Kegiatan itu dimulai dari seminar, pemeriksaan kesehatan, bakti sosial hingga ajang penghargaan untuk perusahaan yang berhasil menerapkan K3.
“Kualitas keselamatan, kesehatan, kerja sangat penting untuk mewujudkan tenaga kerja dan lingkungan kerja yang aman. Maka seluruh kegiatan telah kita siapkan bersama Pemprov DKI Jakarta dalam memperingati Hari K3,” kata Direktur PT Smartfren Telecom TBK, Marco Sumampouw saat dikonfirmasi, Kamis (1/2/2024).
Lebih lanjut, Marco yang dipercaya menjadi ketua Pelaksana Bulan K3 mengatakan, seluruh kegiatan ini sejalan dengan tema Bulan K3 yakni “Sukses Jakarta untuk Indonesia Menuju Kota Global yang Berbudaya K3”.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Telepon Kepala BGN Dadan Hindayana Saat Cek Kondisi Warga Bekasi Terdampak Banjir
Oleh karena itu, Marco berharap kegiatan ini bermanfaat untuk memastikan keselamatan, kesehatan para pekerja maupun masyarakat.
“Suluruhnya merupakan elemen yang perlu secara konsisten digaja agar terjadi keberlangsungan usaha. Alhamdulillah tahun 2024 kami ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Bulan K3 Tingkat Provinsi DKI Jakarta,” ucap Marco.
Perlu diketahui, Rangkaian Bulan K3 dimulai pada tanggal 31 Januari 2024 dengan adanya Apel Pembukaan.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan antara lain dengan Safety Run, Gowes K3 Provinsi DKI Jakarta, Lomba Voli, Lomba Futsal, Lomba Tenis.
Baca Juga:
Tanggap Banjir Jabodetabek, BRI Peduli Gerak Cepat salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak
Diguyur Hujan Deras dan Sejumlah Sungai Meluap, Banjir Kepung Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Tangerang
Tak hanya itu, seluruh panita juga mengadakan pemberian penghargaan Zero Accident, penghargaan program pencegahan HIV/AIDS.
Seluruh kegiatan Bulan K3 Provinsi DKI Jakarta 2024 telah dibiayai oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan di DKI Jakarta.
Di Bagian Lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengeluarkan dana mencapai Rp 4,6 Miliar untuk santunan para pekerja informal yang meninggal selama tahun 2023.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Denny Yusyulian mengatakan dana Rp 4,6 miliar dikeluarkan untuk 110 pekerja informal yang meninggal dan sudah tercover BPJS.
Baca Juga:
Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Petani Panen Keuntungan
Jokowi Sempat Negosiasi Menolak untuk Berikan Sambutan di Puncak Peringatan HUT ke-17 Gerindra
Deny mengapresiasi Pemprov DKI dalam upaya memitigasi masyarakat pekerja dari risiko pekerjaan.
Menurut Deny, kini semakin banyak masyarakat pekerja di DKI Jakarta yang terlindangi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
”Upaya memitigasi itu adalah bagaimana meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat pekerja yang terlindungi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Deny usai Apel Bulan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Provinsi DKI, di GOR Sumantri Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Risiko pekerjaan yang dimaksud antara lain, kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), masa pensiun atau hari tua, dan kematian.
Yang lebih salut, adalah upaya Pemprov DKI memitigasi risiko pekerja di sektor informal. Sebab Pemprov DKI yang memberikan APBD untuk membayar iuran para pekerja sektor informal tersebut.
”Seperti atlet KONI sudah mendapatkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari APBD DKI. Pemprov DKI juga mulai membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan para pekerja sosial keagamaan di rumah ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha,” ungkap Deny.
Begitu pula para pengurus RT, RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya semakin banyak yang terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menggunakan APBD.
”Ini bentuk komitmen Pemprov DKI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja melalui kemanfaatan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” cetus Deny.
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga ditunjukkan dalam upacara apel K3. Dalam acara tersebut Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyerahkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) Rp42 juta kepada tiga ahli waris peserta tanggungan APBD DKI.
”Diserahkan manfaat jaminan kematian untuk ahli waris marbot masjid di bawah naungan Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta. Ada pula manfaat untuk ahli waris ketua RT yang meninggal dunia dan satu lagi ke ahli waris dari lembaga seni Betawi,” ujar Deny.
Menurut Deny, pihaknya membayar manfaat klaim peserta tanggungan APBD DKI pada 2023 mencapai Rp4,6 miliar dari kasus kematian 110 peserta.
Sementara dari sisi upaya pencegahan K3, BPJS Ketenagakerjaan wilayah DKI memberi pelatihan safty driving, pelatihan K3, dan pembagian obat-obatan gratis ke perusahaan-perusahaan yang patuh terhadap aturan ketenagakerjaan.***
Penulis : Aer
Sumber Berita : Rilis
