Dewan Aglomerasi akan Ditunjuk oleh Presiden untuk Permudah Pemerintah Atasi Masalah Perkotaan

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 19 Maret 2024 - 13:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Facebook.com/@Presiden Joko Widodo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Facebook.com/@Presiden Joko Widodo)

HARIANJAYAKARTA.COM – Dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dibentuk untuk mempermudah pemerintah mengatasi beragam masalah perkotaan.

Seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan sebagainya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan hal tersebut saat mendatangi kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tito memastikan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden melalui keputusan presiden.

“Seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan pada presiden,” kata dia.

“Banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam.”

Baca artikel lainnya di sini : Pengamat Tanggapi Keraguan Sejumlah Pihak Soal Kemampuan Gibran dalam Bursa Calon Ketua Umum Golkar

“Sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya,” kata Tito

Menurut Tito, Jakarta sudah tidak memiliki batas alam wilayah dengan kawasan penyangga lainnya.

Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi

Hal tersebut membuat beberapa permasalahan di Jakarta saling berkesinambungan dengan kondisi di wilayah sekitar.

Seperti banjir, penumpukan sampah hingga macet.

Karenanya, dia menilai butuh kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah kota.

Untuk menyelesaikan permasalahan itu dari hulu ke hilir.

Dia pun mencontohkan kondisi yang sama dengan di Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.

“Kita mengambil template di Papua, di Papua juga sama perlu ada harmonisasi.”

“Antar kabupaten kota dan provinsi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan papua,” katanya.***

Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Fokussiber.com dan Infoekonomi.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Berita Terkait

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera
Lebih Murah dan Aman, Inilah Skema Pembiayaan Haji 2026 Versi BPKH
GPK RI Minta Warga Tak Terprovokasi: Hati-Hati Pengalihan Isu!
Prabowo Perintahkan Danantara Benahi BUMN, Tantiem Dihapus Total
Surat Istri Menteri UMKM Jadi Polemik, KPK Masih Dalami Dokumen
Rp2,1 Triliun Dibakar! Mesin EDC Bank Jadi Ajang Korupsi BUMN!
Drama di Balik Sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, KPK Belum Putuskan Periksa Firli Bahuri
UGM Tanggapi Gugatan Rp69 Triliun yang Dialamatkan kepada Universitas Tertua Itu, Terkait Ijazah Jokowi

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:56 WIB

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera

Kamis, 30 Oktober 2025 - 22:47 WIB

Lebih Murah dan Aman, Inilah Skema Pembiayaan Haji 2026 Versi BPKH

Jumat, 29 Agustus 2025 - 17:50 WIB

GPK RI Minta Warga Tak Terprovokasi: Hati-Hati Pengalihan Isu!

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 08:45 WIB

Prabowo Perintahkan Danantara Benahi BUMN, Tantiem Dihapus Total

Sabtu, 12 Juli 2025 - 06:56 WIB

Surat Istri Menteri UMKM Jadi Polemik, KPK Masih Dalami Dokumen

Berita Terbaru