HARIANJAYAKARTA.COM – Dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dibentuk untuk mempermudah pemerintah mengatasi beragam masalah perkotaan.
Seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan sebagainya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan hal tersebut saat mendatangi kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).
Tito memastikan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden melalui keputusan presiden.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Telepon Kepala BGN Dadan Hindayana Saat Cek Kondisi Warga Bekasi Terdampak Banjir
“Seperti apa nanti komposisinya semua diserahkan pada presiden,” kata dia.
“Banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam.”
Baca artikel lainnya di sini : Pengamat Tanggapi Keraguan Sejumlah Pihak Soal Kemampuan Gibran dalam Bursa Calon Ketua Umum Golkar
“Sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya,” kata Tito
Baca Juga:
Tanggap Banjir Jabodetabek, BRI Peduli Gerak Cepat salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak
Diguyur Hujan Deras dan Sejumlah Sungai Meluap, Banjir Kepung Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Tangerang
Menurut Tito, Jakarta sudah tidak memiliki batas alam wilayah dengan kawasan penyangga lainnya.
Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi
Hal tersebut membuat beberapa permasalahan di Jakarta saling berkesinambungan dengan kondisi di wilayah sekitar.
Seperti banjir, penumpukan sampah hingga macet.
Baca Juga:
Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Petani Panen Keuntungan
Jokowi Sempat Negosiasi Menolak untuk Berikan Sambutan di Puncak Peringatan HUT ke-17 Gerindra
Karenanya, dia menilai butuh kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah kota.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu dari hulu ke hilir.
Dia pun mencontohkan kondisi yang sama dengan di Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.
“Kita mengambil template di Papua, di Papua juga sama perlu ada harmonisasi.”
“Antar kabupaten kota dan provinsi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan papua,” katanya.***
Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Fokussiber.com dan Infoekonomi.com
Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 7788, 08781 555 7788, 08191 555 7788, 0811 115 7788.
