Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Cepat, Mark Up Harga Beras Impor Picu Kenaikan Harga Pangan

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 22 Juli 2024 - 07:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Santoso. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi III DPR RI Santoso. (Dok. Dpr.go.id)

HARIANJAYAKARTA.COM – Aparat penegak hukum diminta bertindak cepat untuk menyelidiki dugaan penggelembungan harga atau mark up impor beras yang menyeret nama pimpinan.

Mark up harga impor beras, selain menyebabkan beras harganya semakin melambung, juga harga komoditas lainnya.

Anggota Komisi III DPR RI Santoso menyampaikan hal terssbut dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/4/2024).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora agar terbongkar.”

“Kenapa selama ini harga beras harganya semakin melambung tinggi? Karena memang adanya mark up impor beras ini,” kata Santoso.

Dikutip Pangannews.com, tudingan mark up harga dialamatkan kepada pimpinan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/72024).

Atas dugaan melakukan praktek enggelembungan harga beras impor dari Vietnam.

Menurut dia, tindakan cepat aparat penegak hukum diperlukan karena mark up impor beras tersebut diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

“Perilaku lancung (tidak jujur, red.) oknum yang menyengsarakan rakyat harus dihukum seberat-beratnya.”

“Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” kata Santoso.

Menurut dia, mark up impor beras juga memicu kenaikan harga komoditas lain yang akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.

“Harga beras naik berdampak pada naiknya harga komoditas lainnya yang mengakibatkan daya beli rakyat menurun,” kata Santoso.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infobumn.com dan Bisnisidn.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Yogyaraya.com dan Hallopapua.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera
Lebih Murah dan Aman, Inilah Skema Pembiayaan Haji 2026 Versi BPKH
GPK RI Minta Warga Tak Terprovokasi: Hati-Hati Pengalihan Isu!
Prabowo Perintahkan Danantara Benahi BUMN, Tantiem Dihapus Total
Surat Istri Menteri UMKM Jadi Polemik, KPK Masih Dalami Dokumen
Rp2,1 Triliun Dibakar! Mesin EDC Bank Jadi Ajang Korupsi BUMN!
Drama di Balik Sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, KPK Belum Putuskan Periksa Firli Bahuri
UGM Tanggapi Gugatan Rp69 Triliun yang Dialamatkan kepada Universitas Tertua Itu, Terkait Ijazah Jokowi

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:56 WIB

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera

Kamis, 30 Oktober 2025 - 22:47 WIB

Lebih Murah dan Aman, Inilah Skema Pembiayaan Haji 2026 Versi BPKH

Jumat, 29 Agustus 2025 - 17:50 WIB

GPK RI Minta Warga Tak Terprovokasi: Hati-Hati Pengalihan Isu!

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 08:45 WIB

Prabowo Perintahkan Danantara Benahi BUMN, Tantiem Dihapus Total

Sabtu, 12 Juli 2025 - 06:56 WIB

Surat Istri Menteri UMKM Jadi Polemik, KPK Masih Dalami Dokumen

Berita Terbaru