Kemendagri Diminta Atensi Persoalan di Papua

- Pewarta

Jumat, 29 November 2024 - 19:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan Bimtek Provinsi Papua (Dok Puspen Kemendagri)

Foto bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan Bimtek Provinsi Papua (Dok Puspen Kemendagri)

HARIANJAYAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk memberikan atensi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah Papua.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto jelas telah menempatkan Papua sebagai salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan di Indonesia. Kemendagri pun didorong untuk mengambil langkah-langkah khusus guna menyelesaikan permasalahan yang masih terjadi di Bumi Cenderawasih.

Hal ini menjadi penekanan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Provinsi Papua tentang Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di Yello Hotel, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau Papua mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden Prabowo, tentu harus diturunkan, dijabarkan oleh kami semua sebagai pembantu presiden,” katanya.

Bima menjelaskan, pemerintah sangat menaruh perhatian besar terhadap masyarakat Papua. Hal itu tercermin dari alokasi anggaran yang signifikan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), sejak tahun 2002 hingga 2021, anggaran untuk Papua sudah mencapai Rp100 triliun. “Dana otsusnya (otonomi khusus) sekitar Rp75 triliun, dan dana tambahan infrastruktur sisanya sekitar Rp24 triliun,” tegasnya.

Penyaluran anggaran tersebut, lanjut Bima, telah memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua. Buktinya, IPM Papua kini tidak lagi berada dalam kategori rendah, tetapi telah meningkat masuk ke dalam kategori sedang.

“IPM tumbuh karena aksi afirmasi dan IPM tumbuh karena alokasi anggaran yang sangat besar tadi,” ujarnya.

Apalagi Bima melihat potensi alam di keenam provinsi di Tanah Papua sangat luar biasa. Menurutnya, hal itu dapat mendukung kebijakan affirmative action yang diterapkan.

“Affirmative action-nya juga luar biasa. Tentu bagaimana kita menyerap dana itu, bagaimana kita mengeksekusi program, dan mempertanggungjawabkan itu juga harus luar biasa. Harapan itu besar,” ujarnya.

Bima pun mewanti-wanti bahwa penambahan anggaran setiap tahun saja tidak cukup. Yang paling penting, kata dia, adalah memastikan penyaluran anggaran tersebut memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Papua.

Selanjutnya, Bima menyampaikan, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 8 persen. Hal ini penting sebagai langkah untuk menempatkan Indonesia dalam posisi lima besar ekonomi dunia pada 2045. Karena itu, untuk merealisasikannya, setiap provinsi perlu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

“Setiap provinsi pasti ada kendalanya. Karena itu, Bimtek seperti ini, sesi-sesi seperti ini, sebetulnya mengurai kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga APBD tidak terserap dengan baik,” ungkapnya.

Bima menekankan, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terserap dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga tidak akan meningkat. Oleh karena itu, kata dia, sistem transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apalagi, di tengah perbedaan tingkat pengawasan di berbagai daerah yang masih menjadi kendala.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infokumkm.com dan Harianinvestor.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Aktuil.com dan Adilmakmur.co.id

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia/PSPI):08531555778808781555778808111157788

Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera
Lebih Murah dan Aman, Inilah Skema Pembiayaan Haji 2026 Versi BPKH
GPK RI Minta Warga Tak Terprovokasi: Hati-Hati Pengalihan Isu!
Prabowo Perintahkan Danantara Benahi BUMN, Tantiem Dihapus Total
Surat Istri Menteri UMKM Jadi Polemik, KPK Masih Dalami Dokumen
Rp2,1 Triliun Dibakar! Mesin EDC Bank Jadi Ajang Korupsi BUMN!
Drama di Balik Sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, KPK Belum Putuskan Periksa Firli Bahuri
UGM Tanggapi Gugatan Rp69 Triliun yang Dialamatkan kepada Universitas Tertua Itu, Terkait Ijazah Jokowi

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:56 WIB

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera

Kamis, 30 Oktober 2025 - 22:47 WIB

Lebih Murah dan Aman, Inilah Skema Pembiayaan Haji 2026 Versi BPKH

Jumat, 29 Agustus 2025 - 17:50 WIB

GPK RI Minta Warga Tak Terprovokasi: Hati-Hati Pengalihan Isu!

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 08:45 WIB

Prabowo Perintahkan Danantara Benahi BUMN, Tantiem Dihapus Total

Sabtu, 12 Juli 2025 - 06:56 WIB

Surat Istri Menteri UMKM Jadi Polemik, KPK Masih Dalami Dokumen

Berita Terbaru